SPMB Jabar Jadi Sorotan, DPRD Dorong Evaluasi Total dan Simulasi Lebih Matang

Table of Contents

Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady (DPRD Prov Jabar)

BANDUNG, BERITAJABAR24 – Pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 di Jawa Barat menuai perhatian berbagai pihak. Menyusul sejumlah persoalan yang muncul selama proses berlangsung, Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurut Daddy, evaluasi perlu difokuskan pada aspek perencanaan, kesiapan sistem, serta mekanisme pelaksanaan agar berbagai kendala yang terjadi tahun ini tidak kembali terulang pada penerimaan murid berikutnya.

Ia menilai polemik yang muncul menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tahapan persiapan. Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah menggelar simulasi jauh sebelum pelaksanaan penerimaan murid dimulai.

“Kalau perlu ada simulasi yang jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saatnya pelaksanaan itu tidak seperti saat ini,” kata Daddy di Cirebon, Selasa.

Menurutnya, simulasi harus menjadi bagian dari proses perbaikan yang berkelanjutan. Setiap tahapan simulasi perlu diikuti evaluasi dan penyempurnaan agar sistem benar-benar siap digunakan oleh masyarakat.

“Setelah simulasi kita evaluasi untuk perbaikan. Simulasi perbaikan, evaluasi lagi untuk perbaikan,” ujarnya.

Daddy juga menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat agar pelaksanaan SPMB pada tahun mendatang berlangsung lebih baik dan terencana.

“Ini PR serius buat Pak Purwanto, Kepala Disdik Jabar, untuk ke depan jauh lebih terencana saya kira,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menegaskan pihaknya terbuka terhadap berbagai laporan dan aduan masyarakat terkait pelaksanaan PCMB 2026, termasuk laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Barat.

Di sisi lain, Disdik Jabar telah menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 78 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan skema bantuan berupa pembiayaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan SPP bagi siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.