Libatkan TNI dan BMKG, Dedi Mulyadi Siapkan Langkah Darurat Hadapi Krisis Sampah dan Kemarau Panjang di Jawa Barat
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi dua persoalan besar yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat, yakni ancaman krisis sampah dan musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang Tahun 2026 yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6/2026).
Rakor dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Seluruh bupati dan wali kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat turut hadir, sementara jajaran Dandim mengikuti rapat melalui konferensi video.
Dalam rapat tersebut, Dedi Mulyadi menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama enam bulan ke depan. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi sejumlah daerah yang selama ini bergantung pada TPA tersebut.
"Kita menghadapi ancaman nyata terkait kapasitas TPA Sarimukti. Karena itu perlu langkah cepat untuk mengurangi volume sampah yang dibuang dan mempercepat pengolahan sampah dengan teknologi yang lebih modern," ujar Dedi.
Selain persoalan sampah, Pemprov Jawa Barat juga menaruh perhatian besar terhadap potensi dampak kemarau panjang yang diprediksi melanda wilayah Jawa Barat pada tahun ini. Berdasarkan pemaparan BMKG, fenomena El Nino diperkirakan menyebabkan musim kemarau datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan yang lebih tinggi dibanding kondisi normal.
Dedi meminta seluruh kepala daerah segera memetakan wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar kebutuhan air bersih masyarakat maupun sektor pertanian tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
Ia juga mendorong percepatan penyediaan sarana distribusi air bersih, pembangunan jaringan air minum, serta pemasangan toren penampungan air di desa-desa rawan kekeringan. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, dan pihak swasta menjadi kunci dalam menghadapi ancaman tersebut.
Di bidang pengelolaan sampah, Pemprov Jabar mendukung pengembangan teknologi waste to fuel yang saat ini mulai diterapkan TNI di sejumlah lokasi. Teknologi berbasis pirolisis tersebut memungkinkan sampah plastik diolah menjadi bahan bakar sehingga dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan TNI siap mendukung program pengolahan sampah di berbagai daerah Jawa Barat. Saat ini fasilitas waste to fuel telah dikembangkan di beberapa lokasi seperti TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Maruli, fasilitas yang tengah dibangun di Sarimukti memiliki kemampuan mengolah jutaan ton sampah. Selain itu, insinerator berkapasitas 800 ton per hari yang mulai beroperasi di Ciwastra, Kota Bandung, sejak Mei 2026 juga diharapkan mampu membantu mengurangi timbunan sampah di kawasan Bandung Raya.
"Kami siap membangun fasilitas pengolahan sampah di berbagai daerah seperti Bogor, Tasikmalaya, Bandung, maupun Karawang. Yang dibutuhkan adalah kesiapan lahan dan dukungan pemerintah daerah," katanya.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengingatkan bahwa dampak kemarau sudah mulai terasa di wilayah Pantai Utara Jawa Barat sejak Juni. Ia memperkirakan kondisi kering akan meluas ke hampir seluruh wilayah Jawa Barat pada Juli hingga Oktober 2026.
"Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan September. Secara umum durasi musim kemarau tahun ini bisa berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan," ujarnya.
Pemprov Jawa Barat memastikan persoalan air bersih dan pengelolaan sampah akan menjadi salah satu prioritas utama dalam perubahan APBD 2026. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko kekeringan sekaligus mencegah terjadinya krisis sampah di berbagai daerah di Jawa Barat.
Posting Komentar