Gagal Masuk SMA/SMK Negeri, Siswa di Jabar Bakal Dapat Bantuan hingga Rp2,7 Juta

Table of Contents

 

BANDUNG– Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan bantuan pendidikan hingga Rp2,7 juta bagi siswa SMA dan SMK yang tidak lolos masuk sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung. Bantuan tersebut diberikan kepada peserta yang telah mengikuti Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan memilih melanjutkan pendidikan di sekolah swasta mitra pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan skema bantuan difokuskan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua, khususnya pada pembayaran uang pangkal dan biaya pendidikan bulanan.

Dalam rancangan yang disusun, setiap siswa akan memperoleh bantuan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi biaya pendidikan sebesar Rp100 ribu per bulan atau setara Rp1,2 juta per tahun. Total bantuan yang diterima setiap siswa diperkirakan mencapai Rp2,7 juta.

Meski demikian, Purwanto menjelaskan nominal tersebut masih menyesuaikan kemampuan fiskal daerah serta hasil pembahasan dengan sekolah swasta yang bekerja sama dalam program tersebut. Apabila biaya pendidikan di sekolah tujuan lebih tinggi dari nilai bantuan pemerintah, selisihnya tetap menjadi tanggung jawab orang tua.

Sebanyak 751 SMA dan SMK swasta telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jabar untuk mendukung pelaksanaan program ini. Pemerintah saat ini juga tengah menyusun petunjuk teknis terkait mekanisme pembiayaan, termasuk pengaturan bantuan biaya bulanan yang diberikan setiap tahun ajaran dan DSP yang hanya diberikan sekali saat awal masuk sekolah.

Purwanto menegaskan bantuan ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Seluruh peserta yang terdaftar dalam sistem PCMB dan gagal diterima di sekolah negeri berhak mendapatkan fasilitas tersebut sebagai bentuk kompensasi atas keterbatasan kuota di sekolah negeri.

Kebijakan ini diambil setelah hasil pemetaan menunjukkan sekitar 77 ribu calon murid berpotensi tidak memperoleh kursi di SMA maupun SMK negeri. Melalui kolaborasi dengan ratusan sekolah swasta, Pemprov Jabar berharap akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik tetap terjamin.