Dedi Mulyadi Desak Polres Tertibkan Perlintasan Ampera di Kota Bekasi

Table of Contents

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Istimewa)

KOTA BEKASI — Perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur, masih menyisakan persoalan serius pascakecelakaan yang melibatkan KRL, taksi Green SM, dan KA Argo Bromo Anggrek beberapa hari lalu. Walau operasional kereta api telah kembali normal, kondisi pengamanan di lokasi belum menunjukkan pemulihan yang memadai.

Rekaman video yang beredar pada Jumat (1/5/2026) memperlihatkan aktivitas penjagaan oleh sejumlah warga di sekitar rel. Mereka mengatur lalu lintas kendaraan secara manual, menggantikan fungsi petugas resmi yang semestinya bertugas di titik tersebut.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran baru terkait keselamatan pengguna jalan. Fasilitas pengamanan di perlintasan tersebut masih minim. Tidak terdapat palang pintu otomatis maupun sistem peringatan standar, sehingga pengendalian arus kendaraan sepenuhnya bergantung pada inisiatif warga di lapangan.

Perlintasan Ampera sendiri diketahui menjadi titik awal rangkaian kecelakaan fatal yang menewaskan 16 orang. Ketiadaan sistem pengamanan yang memadai diduga berkontribusi terhadap tingginya risiko di lokasi tersebut.

Menanggapi kondisi ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta aparat kepolisian segera menertibkan pihak-pihak nonresmi yang mengelola area perlintasan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan fasilitas publik tidak boleh berada di luar otoritas resmi.

“Seluruh jajaran Polres Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jawa Barat. Tidak boleh ada lagi ormas atau praktik premanisme yang menguasai aset umum untuk kepentingan pribadi. Saya kira tingkat Polsek saja bisa menyelesaikan,” ujarnya.

Selain penertiban, Dedi juga menekankan perlunya langkah cepat untuk menekan risiko kecelakaan. Ia mengusulkan pemasangan palang pintu sebagai solusi sementara sambil menunggu pembangunan infrastruktur permanen berupa flyover.

“Flyover akan dibangun. Dalam jangka pendek, palang pintu harus dipasang sebagai pengamanan. Dalam waktu satu minggu ini harus sudah terealisasi,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan telah mengambil alih pengamanan di dua titik perlintasan, yakni Ampera dan Bulak Kapal. Saat ini, sistem penjagaan masih menggunakan palang manual sambil menunggu penanganan lanjutan.

Sementara itu, warga yang selama ini berjaga di lokasi menyanggah adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan. Salah satu penjaga, Erfan (40), menyebut aktivitas tersebut murni inisiatif warga sekitar.

“Tidak ada ormas. Ini relawan dari lingkungan sini,” ujarnya.

Erfan menjelaskan, sebagian warga terlibat karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Namun, mereka menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah maupun PT KAI dalam penataan ke depan.

Ia juga menyoroti faktor lain yang memperumit situasi di lapangan, yakni rendahnya disiplin pengendara. Menurutnya, sebelum insiden terjadi, pengawasan di lokasi sangat terbatas dan tidak melibatkan petugas resmi, sehingga penjagaan hanya mengandalkan relawan dengan jumlah terbatas.