WFH Jabar Tekan Biaya Birokrasi

Table of Contents

 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu menekan biaya operasional birokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Kebijakan tersebut, menurutnya, bukan hal baru karena telah diterapkan sejak beberapa waktu lalu sebelum adanya penguatan kebijakan dari pemerintah pusat.

Dedi mengatakan kepada pewarta di Cirebon pada Kamis (02/04/2026), penerapan WFH di Jawa Barat telah berjalan sekitar enam bulan terakhir sebagai bagian dari perubahan pola kerja di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan sistem kerja yang lebih fleksibel, pemerintah daerah dapat mengurangi berbagai biaya operasional rutin yang selama ini membebani anggaran birokrasi.

Ia menjelaskan, tujuan utama kebijakan WFH di Jawa Barat ada dua, yakni efisiensi internal pemerintah dan pengurangan konsumsi energi. Dari sisi internal, WFH dinilai mampu menekan biaya produksi pemerintahan, terutama dari pengurangan penggunaan listrik, air, serta layanan internet di perkantoran. Efisiensi tersebut kemudian memungkinkan anggaran dialihkan ke sektor pembangunan yang lebih produktif.

Menurut Dedi, anggaran yang berhasil dihemat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, komposisi belanja daerah dapat lebih diarahkan pada program pembangunan dibandingkan belanja pegawai.

Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai berdampak pada penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) karena berkurangnya mobilitas aparatur sipil negara (ASN). Pengurangan perjalanan dinas dan aktivitas perkantoran secara langsung berkontribusi terhadap efisiensi energi.

Dedi menyebutkan, saat ini komposisi belanja pegawai di Jawa Barat lebih terkendali, sekitar 30 persen dari total anggaran daerah, sementara sekitar 60 persen anggaran telah dialokasikan untuk pembangunan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan arah kebijakan anggaran yang semakin produktif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.