Pendanaan Wisata Air Kalimalang Diperkuat Skema Kolaborasi, Bukan Semata APBD

Table of Contents

Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa pembangunan kawasan Wisata Air Kalimalang merupakan wujud kerja sama lintas pihak, bukan proyek yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Kota Bekasi. Total kebutuhan investasi mencapai Rp126 miliar, dan dari jumlah tersebut, APBD Kota Bekasi hanya mengalokasikan Rp30 miliar atau sekitar 23 persen dari total dana.

Kontribusi terbesar hadir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyuntik dana Rp60 miliar, disusul dukungan CSR dari dunia usaha senilai Rp36 miliar. Model pendanaan terpadu ini dipilih untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, agar program-program prioritas masyarakat tetap berjalan tanpa beban anggaran berlebih.

Pemkot Bekasi menilai pengembangan Kalimalang merupakan investasi sosial bagi masyarakat. Ruang publik yang representatif akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas peluang UMKM, memperkaya ruang rekreasi keluarga, sekaligus memperkuat karakter kota sebagai destinasi urban yang modern.

Dari segi tata kelola, Pemkot menyiapkan manajemen pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan sehingga manfaat proyek tidak hanya dirasakan dalam waktu dekat, tetapi berjangka panjang.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menekankan bahwa APBD harus tetap difokuskan pada kebutuhan langsung warga.

“Kebutuhan mendesak masyarakat tetap jadi yang utama. Karena itu pembangunan Kalimalang dilakukan melalui gotong royong dan kolaborasi pendanaan, sehingga APBD tetap bisa menjawab persoalan yang lebih urgen,” ungkapnya saat ditemui di Bekasi Selatan, (25/11).

Dengan sinergi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan sektor swasta, pembangunan Wisata Air Kalimalang dijalankan dengan prinsip efisiensi, manfaat nyata, dan keberpihakan kepada peningkatan kualitas hidup warga Kota Bekasi.

Proyek ini telah dimulai sejak 21 Agustus 2025, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.